Pertumbuhan software lokal pada Indonesia masih malu-malu kucing. Belum terlalu menggembirakan. Penyebabnya bukan dalam kemampuan programmer lokal buat membuat perangkat lunak kelas global yang mampu diandalkan, tetapi lebih pada kesempatan pasar. Masih sangat disayangkan, ketika ini dunia bisnis & pemerintah masih didominasi mindset aplikasi asing. Ada perasaan inferior complex apabila nir memakai perangkat lunak asing. Padahal menurut sisi kehandalan produk, produk lokal telah sejajar dengan asing. Dan menurut sisi harga, jauh lebih efisien.

Lebih dari itu penggunaan software lokal berarti memberdayakan dan membangun industri software nasional dan mengembangkan SDM TI Indonesia. Namun sayang seribu sayang, baik dunia bisnis maupun pemerintah masih setengah hati mendukung. Paling gampang bisa dilihat dari tender-tender pengadaan pemerintah dan BUMN, bukan hanya  mindet mereka masih didominasi dengan software asing, bahkan untuk implementornya pun mereka masih memenangkan konsultan asing. Sebuah ironi, tragedi dan amat sangat memprihatinkan.

Oleh sebab itu sangat masuk akal apabila banyak kalangan mendesak pemerintah didesak supaya memberikan dukungan riel terhadap perkembangan industri aplikasi lokal supaya tidak kalah di negeri sendiri. Desakan tadi disampaikan sejumlah elemen warga yang selama ini peduli terhadap perkembangan industri teknologi informasi di tanah air.

Indonesia memiliki sumber daya dan kemampuan untuk unggul dalam pengembangan software atau piranti lunak bidang kebudayaan, pendidikan, pariwisata, dan e-government yang mendunia. Namun, sampai saat ini kebijakan di dalam negeri belum mendukung sepenuhnya potensi yang mulai dikembangkan anak-anak bangsa tersebut untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Praktek yang selama ini terjadi dimana pemakaian piranti lunak oleh institusi pemerintah yang sampai saat ini ditengarai masih mengarah kepada produk-produk asing mestinya segera diakhiri. Kalau produk yang Indonesia bisa membikin sendiri saja tidak mau pakai, bagaimana dengan produk lain yang lebih sopisticated?  Ini memang butuh keberanian pemerintah, bukan sekedar janji.

Pemerintah mesti membuktikan komitmenna untuk memakai piranti lunak karya anak bangsa. Tanpa itu, perkembangan industri kreatif dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri hanya akan menjadi pepesan kosong.

Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia berkali-kali juga mengatakan pemakaian perangkat lunak asing tidak mungkin dilarang pada Indonesia karena sekarang telah masuk dalam era pasar bebas. Namun pemerintah dapat melakukan dukungan secara sistem untuk mendukung tumbuhnya pemakaian software pada negeri. Hal ini pula dilakukan negara lain yg ingin memajukan industri lokal Seperti di Filipina, perusahaan aplikasi asing mampu masuk, tetapi dikenai pajak lebih mahal sebanyak 30 persen. Sebaliknya, jika menggandeng patner perusahaan lokal hanya dikenai pajak sekitar tiga persen. Pemerintahnya ingin ada transfer keahlian dan ilmu dari masuknya sofware asing di negara itu. Kebijakan seperti itu kan sebagai wujud dukungan yg nyata. Di Indonesia, masih baru sebatas perihal, belum dalam dukungan konkret.

Keberpihakan untuk memakai software Indonesia itu jangan diartikan sebagai belas kasihan. Ini bagian dari membangun industri dalam negeri yang menjadi tugas pemerintah.  Untuk mendukung keunggulan sumber daya pengembangan software Indonesia yang sudah ada, utamanya harus dijadikan tuan rumah dulu di negeri sendiri.

Banyak sekali software buatan Indonesia yg bahkan sudah diakui di negara lain, namun sayang pada Indonesia malah masih disepelekan. Keprihatinan soal dukungan pemerintah yang setengah hati pada priranti lunak dalam negeri itu mengemuka terkait menggunakan adanya dugaan tender aplikasi pada sejumlah instansi dan BUMN yg sekarang kebanyakan masih dimenangkan ke perangkat lunak asing.

Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan pemerintah yang mestinya membuat dukungan riel, kemudian siapa lagi yg mesti yg mesti berbuat konkret. Dukungan pemerintah akan terasa lebih impactfull karena akan dibantu kekuatan regulasi. Dalam ini memang diperlukan komitmen konkret berdasarkan pemerintah, bukan sekedar janji yg tak kunjung tiba setelah bertahun-tahun dinanti.

Sudarmadi ( darmadi2000@yahoo.Com)