Pertumbuhan perangkat lunak lokal pada Indonesia masih malu-membuat malu kucing. Belum terlalu menggembirakan. Penyebabnya bukan dalam kemampuan programmer lokal buat membuat aplikasi kelas dunia yang bisa diandalkan, namun lebih dalam kesempatan pasar. Masih sangat disayangkan, saat ini dunia bisnis & pemerintah masih didominasi mindset aplikasi asing. Ada perasaan inferior complex apabila tidak menggunakan aplikasi asing. Padahal dari sisi kehandalan produk, produk lokal sudah sejajar menggunakan asing. Dan menurut sisi harga, jauh lebih efisien.

Lebih dari itu penggunaan software lokal berarti memberdayakan dan membangun industri software nasional dan mengembangkan SDM TI Indonesia. Namun sayang seribu sayang, baik dunia bisnis maupun pemerintah masih setengah hati mendukung. Paling gampang bisa dilihat dari tender-tender pengadaan pemerintah dan BUMN, bukan hanya  mindet mereka masih didominasi dengan software asing, bahkan untuk implementornya pun mereka masih memenangkan konsultan asing. Sebuah ironi, tragedi dan amat sangat memprihatinkan.

Oleh sebab itu sangat lumrah apabila banyak kalangan mendesak pemerintah didesak supaya memberikan dukungan riel terhadap perkembangan industri perangkat lunak lokal supaya tidak kalah di negeri sendiri. Desakan tadi disampaikan sejumlah elemen rakyat yang selama ini peduli terhadap perkembangan industri teknologi berita di tanah air.

Indonesia memiliki sumber daya dan kemampuan untuk unggul dalam pengembangan software atau piranti lunak bidang kebudayaan, pendidikan, pariwisata, dan e-government yang mendunia. Namun, sampai saat ini kebijakan di dalam negeri belum mendukung sepenuhnya potensi yang mulai dikembangkan anak-anak bangsa tersebut untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Praktek yang selama ini terjadi dimana pemakaian piranti lunak oleh institusi pemerintah yang sampai saat ini ditengarai masih mengarah kepada produk-produk asing mestinya segera diakhiri. Kalau produk yang Indonesia bisa membikin sendiri saja tidak mau pakai, bagaimana dengan produk lain yang lebih sopisticated?  Ini memang butuh keberanian pemerintah, bukan sekedar janji.

Pemerintah mesti membuktikan komitmenna untuk memakai piranti lunak karya anak bangsa. Tanpa itu, perkembangan industri kreatif dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri hanya akan menjadi pepesan kosong.

Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia berkali-kali jua berkata pemakaian aplikasi asing tidak mungkin dilarang di Indonesia lantaran kini sudah masuk pada era pasar bebas. Namun pemerintah bisa melakukan dukungan secara sistem buat mendukung tumbuhnya pemakaian software dalam negeri. Hal ini jua dilakukan negara lain yg ingin memajukan industri lokal Seperti di Filipina, perusahaan aplikasi asing bisa masuk, namun dikenai pajak lebih mahal sebanyak 30 %. Sebaliknya, bila menggandeng patner perusahaan lokal hanya dikenai pajak lebih kurang tiga persen. Pemerintahnya ingin terdapat transfer keahlian & ilmu berdasarkan masuknya sofware asing pada negara itu. Kebijakan seperti itu kan sebagai wujud dukungan yang konkret. Di Indonesia, masih baru sebatas wacana, belum dalam dukungan nyata.

Keberpihakan untuk memakai software Indonesia itu jangan diartikan sebagai belas kasihan. Ini bagian dari membangun industri dalam negeri yang menjadi tugas pemerintah.  Untuk mendukung keunggulan sumber daya pengembangan software Indonesia yang sudah ada, utamanya harus dijadikan tuan rumah dulu di negeri sendiri.

Banyak sekali aplikasi buatan Indonesia yang bahkan sudah diakui di negara lain, namun sayang pada Indonesia malah masih disepelekan. Keprihatinan soal dukungan pemerintah yg setengah hati pada priranti lunak dalam negeri itu mengemuka terkait dengan adanya dugaan tender perangkat lunak pada sejumlah instansi dan BUMN yg kini kebanyakan masih dimenangkan ke software asing.

Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan pemerintah yg mestinya menciptakan dukungan riel, kemudian siapa lagi yg mesti yang mesti berbuat konkret. Dukungan pemerintah akan terasa lebih impactfull karena akan dibantu kekuatan regulasi. Dalam ini memang dibutuhkan komitmen konkret berdasarkan pemerintah, bukan sekedar janji yg tak kunjung datang selesainya bertahun-tahun dinanti.

Sudarmadi

wingdarmadi@gmail.Com